Pasuruan,Mediarepublikjatim.com-Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( Maki ) Jatim menggelar kegiatan focus group discussion ( FGD) dengan tema : Mengkaji Pengelolaan Anggaran BPOPP untuk dikembalikan kepada kepala sekolah SMA/SMK/ SLB sebagai kuasa pengguna anggaran ( KPA) TA 2024 Dinas Pendidikan Jatim, Sabtu (10/08/2024) di Pandaan, Pasuruan
Hadir sebagai keynote speaker dalam FGD ini yaitu,Heru Satriyo ketua Maki Jatim, Kunjung Wahyudi Ketua Komnasdik Jatim/ Ketua FKKS Jatim, dan dr. Benjamin Kristianto dari Komisi E DPRD Jatim, hadir pula para komite sekolah yang ada di Jatim,para kepala sekolah SMA SMK SLB se Jatim,dan puluhan media baik cetak maupun online
Seperti diketahui biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan ( BPOPP) adalah bentuk atensi dan perhatian mulia serta sumbangsih nyata pemerintah provinsi Jatim dan tertuang dalam Pergub 69 tahun 2019 untuk petunjuk teknis operasional. Backup anggaran BPOPP yang diambilkan dari APBD 1 Pemprov Jatim menjadi instrumen anggaran penting untuk kegiatan dan aktivitas dunia pendidikan yang tidak dicover dari anggaran BOS dari Kemendikbud Pusat.
Dan pada 2022 terjadi pergeseran dalam hal pengelolaan anggaran BPOPP Pemprov Jatim dari yang awalnya kepala sekolah SMA SMK SLB ke Kacabdin Kota/ Kabupaten Dindik Jatim.
Dan tema yang diangkat ini menjadi isu penting untuk diangkat sebab antara lain, pertama:Terjadi potensi dugaan permainan BPOPP oleh Kacabdin Kota Kabupaten Dindik Jatim. Kedua: Terjadinya praktek pemotongan dana BPOPP sebesar 10-12% oleh oknum di lingkungan Kacabdin Kota Kabupaten Dindik Jatim. Ketiga: mengacu Pergub 69 tahun 2019, dalam pasal 7 peruntukan anggaran BPOPP, terlihat dengan jelas menjadi domain kepala sekolah yang memang sangat mengerti dan memahami retorika kegiatan dunia pendidikan di sekolah masing-masing. Dan tidak kemudian KS harus mengusulkan dahulu ke Cabdin, yang sangat tidak efektif dan basis pelaporan yang dibuat Cabdin lewat LPJ KS ke Cabdin rawan untuk dijadikan potensi mark up anggaran. Keempat: efektivitas dan kontinuitas untuk memaksimalkan anggaran BPOPP akan berjalan apabila KPA nya adalah kepala sekolah, dan sebab sebab yang lainnya.
Heru Maki Jatim dalam sambutannya mengatakan, kegiatan FGD ini bertujuan memberikan pemahaman, saran rekomendasi,bukan ajang rivalitas, ia menekankan jika fase transit berpotensi adanya pelaksanaan korupsi, dan harusnya pengelolaan anggaran BPOPP harus dikembalikan ke kepala sekolah. "Sebab yang tahu BPOPP itu ya pihak sekolah,ini harus dikembalikan agar maksimal ," ujarnya
Ia menambahkan,jika ada banyaknya temuan tim BPOPP yang dibuat Cabdin kota Litbang dan investigasi Maki Jatim berkenaan dengan adanya dugaan perilaku yang koruptif dalam LPJ BPOPP yang dibuat Cabdin kota/kabupaten se Jatim.
Sementara itu dr Benjamin Kristianto dalam sambutannya mengatakan,jika SDM dalam dunia pendidikan sangatlah penting selain segi infrastruktur,dan perhatian legislatif DPRD Jatim untuk dunia pendidikan Jatim sangatlah besar, terbukti dengan adanya penambahan anggaran pendidikan sebesar 620 Miliar TA 2024, ia juga berharap agar komite sekolah harus dilibatkan dalam pelaksanaan BPOPP, untuk membangun sarana prasarana sekolah, dan lainnya.
Sementara itu Kunjung Wahyudi menekankan agar peran komite sekolah dilibatkan dalam tim satuan pendidikan dengan basis pengawasan dan pembinaan. Dan menekankan agar komite sekolah dilibatkan dalam penggunaan BPOPP.
Dalam sesi tanya jawab, banyak pertanyaan yang berasal dari komite sekolah maupun guru yang hadir, mereka banyak curhat dan mengeluarkan keluhan berkenaan dengan pengelolaan BPOPP yang dikelola Kacabdin. Salah satunya, yang ditanyakan komite salah satu sekolah di Pasuruan, seperti keluhan spek barang yang dikirim ke sekolah berbeda dengan permintaan/ kebutuhan sekolah.
Hasil FGD ini akhirnya mengeluarkan rekomendasi tertulis: bahwa pengelolaan dana BPOPP harus dikembalikan kepada kepala sekolah SMA SMK SLB. " Dengan support semua dan dukungan Komnasdik Jatim serta Komisi E Jatim, insyaallah ikhtiar ini akan terwujud," harap Heru Maki,Reporter,(ars)
